Bawaslu Kota Tomohon dan Karang Taruna Perkuat Konsolidasi Demokrasi Bahas Netralitas ASN dan Politik Uang

Tomohon — Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kota Tomohon bersama Karang Taruna Kota Tomohon melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang membahas isu strategis mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang. Selasa (12/05/2026)

Dalam penyampaiannya,Ketua Bawaslu Kota Tomohon Stenly Kowaas menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi. ASN diharapkan mampu menjaga profesionalitas serta tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Anggota Bawaslu Tomohon Handy Tumiwuda menambahkan  mengenai netralitas Asn dan politik uang menjadi perhatian utama dalam kegiatan konsolidasi ini. Netralitas Asn dan Praktik politik uang dinilai masih menjadi tantangan serius yang dapat merusak kualitas demokrasi serta mengurangi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Oleh sebab itu, Bawaslu bersama Karang Taruna mendorong generasi muda untuk berperan aktif dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat serta menolak segala bentuk praktik politik uang.

Sekretaris Karang Taruna Kota Tomohon Robby Lumi menyampaikan Bawaslu jangan hanya sekedar merekomendasikan namun harus ada tindakan yang nyata bahwa bawaslu kota tomohon menindak lanjuti peraturan perundang-undangan.

Saran kami, berikan kewenangan yang penuh untuk memberikan putusan yg sah. transparasnsi digitalisasi pengawasan. Pengawasan bawaslu blm mnyentuh sampai disitiu. Tolong lebih dipertegas lagi peraturannya. Contohnya influencer / content kreator tidak pernah tersentuh penanganan pelanggaran padahal mereka berkampnye.

Lebih lanjut Robby menambahkan Perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Karna kadang masih bocor informasinya. Jadi kerahasiaan itu tolong ditingkatkan Digitalisasi AI. Pembuktiannya seperti apa, pencegahannya harus bagaimana.

Ricky Benua menambahkan terkait netralitas Asn kita tidak bisa membendung promosi atau demosi pejabat. Asn tidak punya kekuatan sebenarnya untuk bersikap netral, Karna tekanan politik dan lain sebagainya.

Sebagai saran, perlu adanya penguatan merit system secara lebih konsisten dan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sistem merit harus benar-benar diterapkan dalam proses pengangkatan, promosi, dan mutasi jabatan berdasarkan kompetensi, kapasitas, pengalaman, dan kualifikasi, bukan karena kedekatan politik maupun loyalitas tertentu.

Dikesempatan yang sama Toar sompotan menambahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya dituntut untuk memiliki loyalitas terhadap pimpinan dan menjalankan tugas pemerintahan secara profesional. Namun, di sisi lain ASN juga diwajibkan menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu maupun pilkada. Kondisi ini sering kali menimbulkan situasi yang dianggap ambigu, karena batas antara loyalitas terhadap atasan dan keterlibatan dalam kepentingan politik praktis terkadang sangat tipis.

"Oleh sebab itu, pengawasan terhadap netralitas ASN menjadi tantangan dan tugas berat bagi Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi tetap berjalan jujur, adil, dan bebas dari intervensi politik birokrasi". Ujarnya