Bawaslu Sulut Gelar Orientasi PPPK 2026. Bentuk Karakter ASN yang Adaptif dan Berintegritas

TOMOHON – Bawaslu Kota Tomohon Mengikuti Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2026 Gelombang I. Kegiatan ini bertujuan membekali 102 PPPK baru dengan nilai dasar ASN, etika organisasi, dan budaya kerja Bawaslu. Senin (6/7/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dibuka secara oleh Kepala Puslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy Maryuna Siagian. Dalam sambutannya, Roy menegaskan bahwa orientasi ini bukan sekadar formalitas administratif.

"Yang ingin kita bangun bukan hanya pemahaman aturan, tetapi karakter dan jati diri sebagai insan Bawaslu. Kita butuh ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pelayanan," ujar Roy.

Senada dengan hal itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut, Aldrin A. Christian, menyebut orientasi ini sebagai kebutuhan wajib untuk meningkatkan profesionalisme demi mendukung tugas pengawasan pemilu.

Orientasi berlangsung selama 10 hari (6–16 Juli 2026) secara full secara daring melalui LMS Bawaslu. Meskipun daring, seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan dari kantor sekretariat masing-masing untuk menjaga kedisiplinan.

Untuk menunjang efektivitas pembelajaran, seluruh peserta dibagi ke dalam tiga kelas, yakni Kelas A, Kelas B, dan Kelas C, yang masing-masing terdiri atas 34 peserta. Setiap kelas didampingi oleh tim Person in Charge (PIC) dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bersama Kepala Subbagian atau Koordinator Subbagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pendamping di daerah.

Pembukaan orientasi turut dihadiri secara langsung oleh Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Anggray S. Mokoginta, serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum (P3PSPH) Yenne Janis serta Ketua dan Anggota Bawaslu Se-Provinsi Sulawesi Utara.

Melalui Orientasi ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berharap seluruh PPPK mampu memahami nilai dan etika instansi, memperkuat integritas serta profesionalisme sebagai ASN, sekaligus meningkatkan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan melayani masyarakat.